Sumbawa Besar–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa, pada kesempatan pertama menindaklanjuti temuan Bawaslu Kabupaten Sumbawa tentang data pemilih di daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) yang dilakukan di tingkat PPK.
Ketua KPU Sumbawa, Syamsi Hidayat, kepada awak media, Jum’at 8 Agustus 2024, mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Bawaslu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.
Pihaknya juga sangat mengapresiasi karena temuan Bawaslu sangat membantu KPU sebagai penyelenggara tehnis.
“Kami sudah rakor dengan Bawaslu tentang indikasi masalah TMS dan TNI Polri dan statusnya tidak dicabut dan kekhawatiran tidak bisa gunakan hak pilih. Kami juga sudah koordinasikan ke Capil,” ujarnya.
Mantan Ketua Bawaslu Sumbawa itu menyebut bahwa tujuan KPU dan Bawaslu sebenarnya sama untuk memvalidasi dan akurasi data. Jangan sampai masyarakat yang sudah punya hak pilih tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.
Menyinggung salah satu temuan Bawaslu yakni adanya anggota TNI Polri yang sudah pensiun tapi masih berstatus TNI Polri, hal ini sudah dikomunikasikan dengan Dukcapil.
“Menurut Dukcapil agar menyampaikan bukti pensiun supaya diubah di Dukcapil,” imbuhnya.
Begitu juga terkait pemilih yang TMS agar yang tidak bisa ditemui akan diakomodir dulu untuk ditelusuri lagi. Pihaknya lebih berhati-hati, jangan sampaikan MenTMSkan dini padahal masih perlu ditelusuri dan dibuktikan.
“Dalam rapat pleno DPHP menjadi DPS di situlah nanti akan ketahuan jika dibuktikan dengan dokumen otentik Bawaslu,” tegasnya.
Kemudian sambung Syamsi, terkait yang nama berbeda dan NIK sama sudah dikoordinasikan dengan Dukcapil dan itu benar terjadi, indikasinya satu orang identitas ganda.
Rapat Pleno terbuka penetapan DPHP menjadi DPS akan diselenggarakan pada Sabtu 9 Agustus 2024 di Hotel Sernu Raya (bs)
