Dorong Usulan PPPK, Pimpinan Dewan Datangi Kemenpan RB

oleh -66 Dilihat
Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq (kanan) dan Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin (kiri), saat berkunjung ke Kantor Kemenpan RB

Beritasumbawa.com (28/7/2022)

JAKARTA- Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq dan Wakil Ketua III, Nanang Nasiruddin SAP M.MInov mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kamis (28/7). Hal ini dilakukan, guna mendorong usulan pengangkatan tenaga PPPK tahun depan.

Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq mengungkapkan, bahwa tujuan kedatangannya Kemenpan RB adalah mengawal usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Dalam rangka pengangkatan tenaga PPPK tahun 2023.

Rafiq mengaku, pihaknya telah menerima data jumlah tenaga kerja yang diusulkan. Namun belum mendapatkan jawaban dari Kemenpan RB. Termasuk belum lama ini pihaknya menerima keluh kesah Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) di Kabupaten Sumbawa. Harapannya bisa menjadi tenaga PPPK, yang ternyata tidak diakomodir oleh pemerintah pusat. Karena itu, hal tersebut ditindaklanjuti oleh pihaknya.

“Saya bersama Pak Nanang Nasiruddin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa bertemu dengan Penanggung Jawab tenaga PPPK Kabupaten Sumbawa di Kemenpan RB, ibu Tanaya Pinastika. Kami menyampaikan harapan kami dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, agar usulan tenaga PPPK Kabupaten Sumbawa diterima semuanya,” ujar Rafiq, Akrab pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa ini.

Rafiq memaparkan, data yang diusulkan pada tahun 2023 sementara ini terdiri dari 1296 orang guru, 150 orang

Tenaga kesehatan dan 147 orang

kehilangan

Tenaga tekhnisi. Sehingga jumlah total 1593 orang yang sudah diusulkan. Dan jumlah ini dapat saja bertambah setelah OPD memetakan kebutuhan PPPK-nya.

Sebagaiman surat edaran Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022,perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Bahwa pemerintah daerah diminta untuk segera menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November tahun 2023. Hingga pemerintah daerah melakukan pemetaan dan pendataan terhadap seluruh pegawai honorer atau non ASN yang bekerja di instansi pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Kemenpan RB RI.

“Agar semua dapat diakomodir, kami tadi meminta dan menekankan agar persyaratan masa kerja untuk dipertimbangkan menjadi sebuah nilai (afirmasi) bobot penilaian. Demikian juga usia juga dapat dijadikan pertimbangan dengan skor atau poin yang bisa membantu kelulusannya,” imbuhnya.

Kemudian, lanjut Rafiq, DPRD Kabupaten Sumbawa senantiasa mendukung langkah pemerintah daerah. Juga sangat mengharapkan kebijakan pusat dalam menerima tenaga PPPK pada tahun 2023. “Ini adalah amanah konstitusi. Kita harus support. Kita harap tahun 2023 dan 2024 spesifikasi lain juga diterima. Sehingga ada pemerataan tenaga pada seluruh OPD seperti di Damkar dan Satpol PP. Terhadap OPD, agar dapat maksimalkan keberadaan PPPK yang telah diSK-kan,” pungkas Rafiq. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.