Perkembangan Penggunaan Media Sosial dan Pelanggaran UU ITE di Wilayah Kabupaten Sumbawa.

oleh -26 Dilihat

Oleh : ARDIANSYAH JAYADI, S.H.

(Mahasiswa Program Pascasarjana Manajemen Inovasi, Universitas Teknologi Sumbawa)

kehilangan

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dalam lima tahun terakhir ini telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang membawa suatu perubahan besar dalam membentuk pola dan perilaku masyarakat[1]. Toffler menguraikan bahwa peradaban yang pernah dan sedang dijalani oleh umat manusia terbagi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama terentang dari tahun 8000 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 1700. Pada tahapan ini kehidupan manusia ditandai oleh peradaban agraris dan pemanfaatan energi yang terbarukan (renewable). Gelombang kedua berlangsung antara tahun 1700 hingga 1970-an yang dimulai dengan munculnya revolusi industri [2].

Selanjutnya adalah peradaban gelombang ketiga yang kini mulai jelas bentuknya. Peradaban yang ditandai kemajuan teknologi komunikasi dan Informasi (pengolahan data) memiliki dampak tidak mungkin lagi dapat dibatasi arus informasi dalam kehidupan manusia moderen. Gambaran tentang fenomena yang sama juga dilukiskan oleh John Naisbitt yang dikatakan bahwa kita telah menapaki zaman baru yang dicirikan oleh adanya ledakan informasi (Information Explosion) beserta sepuluh kecenderungan pokok yang sesungguhnya menunjukkan bahwa kita telah beralih dari masyarakat industrial kemasyarakat informasi [2].

Kecenderungan terus berkembangnya teknologi tentunya membawa berbagai implikasi yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai. Upaya itu sekarang telah melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang yang mengatur mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik disini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja. Yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan, elektronik data interchange atau EDI, foto, surat elektronik atau email, teleks, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun perforasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bisamemahaminya. Sementara transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan juga media elektronik lain. UU ITE diperlukan untuk menjaga ruang digital tetap beretika, produktif, dan berkeadilan.

Berdasarkan Undang-undang ITE berikut beberapa perbuatan yang dilarang dan bisa dipidana;

kehilangan

1. Menyebarkan Video Asusila ( pasal 45 ayat 1 Undang-undang No 19 Tahun 2016);

2. Judi Online (pasal 45 ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016);

3. Pencemaran Nama Baik (pasal 45 ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2016);

4. Pengancaman dan Pemerasan (pasal 45 ayat 4 Undang-undang No.19 Tahun 2016);

5. Ujaran Kebencian (pasal 45A ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016);

6. Teror Online (pasal 45B Undang-undang No. 19 Tahun 2016);

7. Meretas Akun Media Sosial Orang Lain (pasal 32 ayat 1 dan juga pasal 48 ayat 1);

8. Menyebarkan Berita Bohong atau Hoax (pasal 45A ayat 1).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan laporan pengaduan yang diterima di unit Tipidter, Satuan Reserse Kriminal Polres Sumbawa, tercatat adanya 100 laporan pengaduan pada tahun 2021 terkait UU ITE yang didominasi pencemaran nama baik dan penipuan online. Sedangkan untuk tahun 2022, di enam bulan pertama ini tercatat ada 49 laporan pengaduan. Laporan pengaduan yang tercatat di tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021 yaitu pencemaran nama baik, penipuan online dan ditambah dengan adanya laporan pengaduan pornografi.

Peningkatan laporan pengaduan pelanggaran UU ITE di enam bulan pertama ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam bersikap bijak bermedia sosial. Perkembangan media sosial memunculkan kultur baru di masyarakat. Masyarakat dengan mudahnya mengambil gambar, menulis dan menyebarkan curahan hatinya di media sosial. Berbagai macam curahan hati, curahan hati kebahagian, kesedihan, dan kejengkelan yang tidak jarang disertai umpatan. Curahan hati inilah yang terkadang tidak terkontrol sehingga tanpa disadari menyebabkan terbawanya subjek tertentu yang merasa terhina dan tercemar nama baiknya.

Mudahnya akses informasi dari dan ke masyarakat juga berpotensi besar meningkatkan jumlah kasus penipuan, khususnya penipuan online. Masyarakat terlalu cepat percaya dengan informasi atau iklan di media sosial yang mengimingi hadiah, barang dengan harga murah, menang undian dan lain sebagainya. Beberapa waktu belakangan juga berkembang modus penipuan pornografi yang berujung pemerasan di masyarakat.

Beberapa kasus pelanggaran tersebut bisa dicegah dan dihindari dengan utamakan waspada bermedia sosial dan budayakan bijak bermedia sosial. Seperti yang selalu digaungkan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sumbawa melalui media sosialnya di Instagram dan Facebook (Sat Reskrim.ressumbawa dan Sat Reskrim Res Sumbawa). Utamakan kewaspadaan dalam menerima telepon atau chat yang mengatasnamakan perusahaan atau pejabat tertentu, dengan modus minta tolong dan meminta transfer sejumlah uang apalagi sampai mengancam. Pastikan belanja online di situs yang terpercaya, cek dengan detail akun penjual dan barang yang dijual, serta waspada pada ajakan perjudian online. Budayakan bijak bermedia sosial jangan sampai curahan hati dan kata/kalimat yang kita bagikan di media sosial menjadi bumerang karena mengandung ujaran kebencian, penghinaan, provokasi SARA, dan berita bohong (hoax).

Untuk merespon dampak negatif dari perkembangan ini, hukum pidana akan menjadi jalan terakhir dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Satuan Reserse Kriminal Polres Sumbawa akan mengutamakan pendekatan restorative justice (pemulihan keadilan) seperti yang tertulis dalam Surat Edaran Kapolri No 2/II/2021 ini tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Restorative justice sebagai sebuah kebijakan yang diambil Polri dalam rangka menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai yang humanistis, asas musyawarah dan pendekatan yang sifatnya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan[3]. Restorative justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. (Pasal 1 angka 1 peraturan Kejaksaan No 15/2020).

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membawa banyak perubahan sosial dalam berbagai bidang di masyarakat. Masyarakat harus lebih cerdas dan selektif dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi sehingga tidak sampai terjadi pelanggaran terhadap UU ITE. Upaya pencegahan yang masif harus juga dilakukan dalam mencegah pelanggaran UU ITE, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan keluarga dan juga melibatkan banyak komponen di masyarakat seperti sekolah, masyarakat, ormas-ormas, termasuk pemerintah. Kepolisian Republik Indonesia juga akan melakukan langkah pencegahan dengan mengerahkan polisi virtual untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

 

Sumber:

[1] Dimitri Mahayana, Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global), Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 11.

[2] Hukum Teknologi Informasi [Telematika] DINAMIKA KONVERGENSI HUKUM TELEMATIKA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id.

[3] Brigjen Pol Asep Adisaputra, Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) dalam webinar Distinguished Guest Speakers (DGS) yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan (UPH), dalam menyambut para mahasiswa baru tahun akademik 2021/2022, Jumat (27/8/2021) yang bertema “Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)”.

[4] UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[5] UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.