Persoalan Lahan Smelter Bakal Dilaporkan ke Mabes Polri

oleh -79 Dilihat
Kuasa Hukum Alimun, Sobaruddin, SH

Beritasumbawa.com (19/5/2022)

SUMBAWA- Sengketa lahan milik Alimun yang terdampak pada pembangunan Smelter di Maluk, KSB, belum tuntas. Rencananya, persoalan ini akan dilaporkan ke Mabes Polri. Sebab, diduga terjadi banyak penyimpangan dalam persoalan ini.

Kuasa hukum Alimun, Sobaruddin, SH, mengatakan, guna menyelesaikan persoalan ini, dia telah bertemu dengan Ketua Tim Fasilitator Pembebasan Lahan Smelter, beberapa waktu lalu. Dia beranggapan seperti pengalaman sebelumnya, tim fasilitator datang dan melihat data konkret. Guna difasilitasi untuk menyelesaikan sengketa. Namun, kedatangan itu ternyata untuk mengambil data dirinya. Guna melemahkan pihaknya dalam menjawab somasi yang sudah dilayangkan oleh pihaknya.

Dalam hal ini, Obe, akrabnya disapa menduga bahwa tim fasilitator ini sebagai bertindak sebagai tim advokasi perusahaan. Bukan bertindak sebagai tim fasilitator.

Jawaban atas somasi yang dikirimkan pihaknya sudah dikirim oleh tim fasilitator secara online. Namun, secara fisik, surat jawaban itu belum diterima oleh pihaknya. Dimana tim fasilitator mengatakan bahwa, di tanah Alimun sudah terbit tiga sertifikat lain. Yakni milik Nurdin, Miskam dan Luhiman.

Menurut Obe, tentunya hal ini bertentangan dengan pernyataan pihak BPN KSB. Dimana lahan dengan nomor sertifikat 181 yang terletak di Blok Otak Keris itu masih atas nama Ahmad Taat. Ahmad Taat menjual lahan itu kepada Alimun “di bawah tangan”. Karena itu, pihaknya tetap berpegang pada jawaban BPN, sebagai institusi resmi yang menerbitkan sertifikat.

Obe mengaku, tim fasilitator bersikeras bahwa Ahmad Taat bukan merupakan masyarakat yang ikut program transmigrasi pada 1984 lalu. Padahal, dia sudah memegang data atas masyarakat yang ikut transmigrasi tahun itu. Dimana nama Ahmad Taat tercantum di dalamnya. Selain itu, dia juga memegang data mengenai luas lahan transmigrasi. Data ini bersesuaian dengan data pemetaan lahan transmigrasi itu.

kehilangan

Tim Fasilitator membantah bahwa Ahmad Taat sebagai peserta transmigrasi. Tapi tidak membantah bahwa Ahmad Taat memiliki lahan di kawasan Maluk yang sudah dijual ke Ahmad Sadun.

Namun, ternyata setelah ditelusuri, tanah tersebut merupakan obyek yang berbeda. Jadi, tanah yang disebut oleh tim fasilitator bukan tanah dengan sertifikat nomor 181 milik kliennya. Melainkan tanah dengan nomor 189. “Dengan tegas saya menyatakan atas jawaban tim fasilitator, mereka tidak menempatkan diri sebagai fasilitator. Namun sebagai advokat dari perusahaan,” tegas Obe.

Dalam hal ini, lanjut Obe, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekda KSB. Disarankan, agar persoalan ini diselesaikan secara hukum. Karena itu, dia dan timnya kini tengah bekerja. Pihaknya akan berembuk untuk menentukan siapa yang akan dilaporkan secara hukum dalam persoalan ini.

Selain itu, hasil penelusuran di lapangan, lahan milik kliennya itu sudah berubah bentuk. Bahkan, pemilik lahan sendiri hampir tidak mengenali lahan itu. Menurutnya, hal ini merupakan upaya pihak tertentu untuk mengaburkan bukti pemilikan atas lahan kliennya itu.

Pihaknya mensinyalir, persoalan ini akan menjadi jalan untuk membuka dugaan penyelewengan lainnya. Dia juga menduga bahwa pembayaran lahan tidak sesuai dengan penilaian tim apraisal. Pembayaran ini sesuai dengan SK Bupati KSB, yakni Rp 5,5 juta perare. Disinyalir, harga sebenarnya lebih dari itu.

Obe memberikan peringatan kepada para pihak terkait persoalan yang ditanganinya ini. Ini adalah pintu pembuka untuk mengungkap dugaan penyelewengan yang terjadi di KSB. Laporannya, nanti akan dilayangkan langsung ke Mabes Polri. “Ini akan menjadi bom waktu. Saya memberikan peringatan kepada siapa saja yang bersangkutan yang tidak membayarkan tanah itu. Kami tidak tebang pilih dan tidak ada pengecualian hukum,” pungkasnya. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.