Juniardi Nilai Pemberhentiannya Terburu-buru

oleh -57 Dilihat
Juniardi Akhir Putra (tengah) seusai memberikan keterangan kepada wartawan

Beritasumbawa.com (29/4/2022)

SUMBAWA- Pasca pemberhentiannya dari jabatan Direktur PDAM Batu Lanteh, Juniardi Akhir Putra akhirnya bicara. Juniardi menilai, pemberhentiannya terkesan terburu-buru. Sebab, keputusan ini diambil oleh pemda tanpa menunggu kepastian hukum dan juga melewati satu tahapan.
Juniardi Akhir Putra dalam jumpa persnya mengatakan, keputusan pemberhentiannya hanya berdasarkan hasil riksus dari Inspektorat. Hingga saat ini, belum ada keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. “Pemberhentian ini adalah keputusan yang buru-buru. Sebab belum ada status hukum yang tetap. Namun masih berupa hasil Riksus Inspektorat. Hasil riksus Inspektorat itu pun belum diberikan kepada kami,” ujar Juniardi, dalam jumpa pers di kediamannya, Jumat (29/4) sore.
Selain itu, dia juga menilai bahwa ada sejumlah tahapan yang dilewatkan terkait pemberhentiannya. Seperti belum disampaikannya kesimpulan sementara terkait riksus yang dilakukan oleh Inspektorat. Seharusnya hal ini disampaikan kepada pihaknya. Sehingga pihaknya bisa membuat klarifikasi atas hal tersebut.
Terkait dugaan mark-up atas pengadaan water meter, Juniardi menjelaskan, pada 2020 pengadaan dilakukan sebanyak dua kali. Yakni pada April dan Agustus. Dimana pengadaannya masing-masing sebanyak 250 unit. Sehingga jumlah totalnya mencapai 500 unit. Sedangkan pada 2021, pengadaannya dilakukan  sebanyak 500 unit sekaligus.
Juniardi mengungkapkan, dalam proses pengadaan ini, pihaknya mencari rekanan yang bisa bekerjasama untuk pengadaan itu. Dengan waktu pembayaran paling cepat dua bulan. Mengingat, kondisi keuangan PDAM Batu Lanteh yang tidak memungkinkan saat itu. Pengadaannya memanfaatkan sisa dari pembayaran gaji karyawan setiap bulan.
Dia kemudian bertemu dengan Nurdin, untuk membantu pengadaan water meter tersebut. Dimana Nurdin menggunakan perusahaan yang bisa membantu pengadaan tersebut. Yang bersangkutan juga bersedia menerima pembayaran dengan cara dicicil. Berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya, water meter tersebut memiliki harga Rp 425 ribu perunit.
Karena kondisi keuangan perusahaan yang minim, dia meminta agar harga perunitnya kurang dari yang tertera dalam RKAP. Hal itu disanggupi oleh Nurdin. Akhirnya disepakati nilainya sebesar Rp 325 ribu perunit, dengan merek yang berbeda tapi kualitasnya sama dan sesuai standar nasional Indonesia (SNI). Dengan demikian, ada efisiensi anggaran dalam pengadaannya.
“Karena saya melihat ada efisiensi Rp 100 ribu perunit dan dibayar dengan dicicil, makanya kita ambil. Itulah yang menjadi dasar kesepakatan itu terjadi, dan ingat dananya sembil kita cari,” terang Juniardi.
Dalam hal ini, Juniardi tidak mengerti bagaimana bisa dikatakan terjadi mark-up dalam pengadaan ini. Sebab, nilai barangnya lebih murah Rp 100 ribu perunitnya. Kemudian pembayaran juga dilakukan sesuai nilai kontrak, yakni Rp 325 ribu perunitnya. Jika dikatakan dia merugikan perusahaan, justru diakhir tahun 2021, PDAM Batu Lanteh mendapat untung hingga Rp 300 juta. Keuangan perusahaan juga sudah diaudit oleh BPKP dan dinyatakan tidak ada persoalan.
Sementara itu, rekanan yang melakukan pengadaan, Nurdin mengaku, dia memang bukan direktur dari perusahaan yang digunakan itu. Namun, dia merupakan pemodal dari perusahaan itu. Karena itu, Syafruddin lah yang diberikan jabatan sebagai direktur.
Mengenai keterangan Syafruddin yang mengaku perusahaannya tidak pernah melaksanakan pengadaan water meter itu, menurut Nurdin, Syafruddin tidak mengetahui adanya pengadaan ini. Sebab, Nurdin telah diberikan kuasa langsung dari Syafruddin untuk menggunakan perusahaan tersebut. Meskipun kuasa yang diberikan secara lisan, tanpa ada keterangan tertulis.
“Saya punya rekaman suaranya langsung bahwa direktur memberikan wewenang sepenuhnya kepada saya dalam menggunakan perusahaan itu. Kebetulan perusahaan itu kami buat, semua modalnya dari saya. Memang pak Syafruddin tidak mengetahui tentang pengadaan water meter ini. Cuma saya secara umum diberikan kewenangan. Kalaupun ada persoalan, siap bertanggungjawab. Saya juga sudah buat pernyataan saat itu ,” kata Nurdin.
Kuasa hukum Juniardi, Zubhanji Prihatin menambahkan, dia sudah mengkaji surat pemberhentian ini. Pihaknya merasa, kliennya telah didzolimi. Karena itu, pihaknya akan membawa persoalan ini ke PTUN. Karena ada sejumlah hal yang dinilai tidak prosedural. Menurut pihaknya ada cacat hukum atas pemberhentian ini. Karena ada sejumlah tahapan yang tidak dilakukan terkait pemberhentian ini.
“Inspektorat sejatinya fungsinya adalah pembinaan. Yang berhak menyatakan kesalahan adalah pengadilan,” tambahnya.
Pihaknya juga akan melakukan pengkajian terkait proses pidana atas persoalan ini. Karena hal ini dinilai merupakan pembunuhan karakter terhadap Juniardi. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.