Minta LHP BOP PAUD, Kejari Bersurat ke BPK

oleh -23 Dilihat
Kasi Intel Kejari Sumbawa, Anak Agung Putu Juniartana Putra, SH

Beritasumbawa.com (25/4/2022)

SUMBAWA- Biaya Operasional Pendidikan (BOP) PAUD Dinas Dikbud Sumbawa, dilaporkan ke Kejari Sumbawa beberapa waktu lalu. Atas dasar itu, Kejari Sumbawa meminta laporan hasil perhitungan (LHP) yang dilakukan BPK atas BOP tersebut.

Kasi Intel Kejari Sumbawa, Anak Agung Putu Juniartana Putra, SH yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat permintaan LHP BOP itu ke BPK RI Perwakilan Mataram. Menurut informasi, sudah ada pengembalian sekitar Rp 110 juta. Sementara anggaran yang dikucurkan pada 2020 itu sekitar Rp 1,7 miliar.

Juniartana mengungkapkan, surat permintaan ini dilayangkan, karena belum ada pengembalian BOP setelah 60 hari. Mengingat, hasil perhitungan BPK itu keluar pada Oktober 2021 lalu. Namun, hingga saat ini baru sebagian kecil pengembalian yang dilakukan oleh PAUD penerima.

“Kasus ini sudah resmi dilaporkan beberapa waktu lalu. Saat ini sedang kami buat telaahannya. Sambil menunggu LHP dari BPK,” ujarnya.

Diketahui, diduga terjadi tindak pidana korupsi pada BOP PAUD Dikbud Sumbawa, pada 2020 lalu. Dimana pada 2020 lalu BPK mengeluarkan LHP tentang adanya selisih membayar, data ganda dan usia lebih pada BOP PAUD di Dikbud Sumbawa.

Setahun sejak dikeluarkannya LHP BPK itu, belum ada pengembalian ke kas negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BPK momor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dalam regulasi tersebut ada tenggang waktu pengembaliannya yaitu 60 hari. Namun, hingga kini baru sebagian kecil yang dikembalikan ke kas negara. (bs/mei)

kehilangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.