Kepala Kantor Samsat Dinilai Ciderai Itikad Baik Pemprov NTB

oleh -29 Dilihat
Surahman MD, SH., MH

Beritasumbawa.com (23/4/2022)

SUMBAWA- Kepala Kantor Samsat Sumbawa, menggembok pintu gerbang Kantor tersebut. Sehingga membuat pemilik lahan tidak dapat masuk ke halaman yang merupakan batas milik Syaifullah dan H. Maksud, selalu pemilik lahan. Hal ini, dinilai telah menciderai itikad baik Pemprov NTB, untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.
Kuasa hukum Syaifullah dan H. Maksud, Surahman MD, SH., MH, mengatakan, Gubernur NTB telah beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan itu. Dengan meminta Kejaksaan Tinggi NTB untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Seiring dengan turunnya Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dipimpin langsung oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB, Hilman Azasi, SH., MM., MH, untuk bertemu dengan Sekda Sumbawa. Guna melakukan koordinasi dan mencari informasi serta menyatukan pandangan dan saling memberikan pemahaman. Agar dalam penyelesaian kasus tanah Samsat tersebut dilakukan dengan sebaik mungkin.
Namun sangat disayangkan tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Samsat Sumbawa tersebut justru menciderai dan membuat masalah baru. Karena, sesuai hasil ekspose yang disampaikan oleh Kepala BPN Sumbawa menegaskan, bahwa tanah milik H. Maksud dengan SHM Nomor 2384 tersebut, telah berdiri Kantor Samsat Sumbawa. Dimana SHM tersebut masih sah dan merupakan produk hukum Kantor BPN Sumbawa. Dimana tidak pernah ada peralihan hak kepada pihak manapun dan tidak dalam sengketa atas kepemilikan dan SHM itu.
“Sehingga atas dasar itulah kami selaku Kuasa Hukum Syaifullah ahli waris H. Maksud, telah melaporkan pihak terkait secara pidana. Karena diduga menggunakan dokumen palsu serta penguasaan lahan secara melawan hukum. Sebagaimana telah dilaporkan ke Polres Sumbawa dengan sangkaan Pasal 385, Pasal 274, Pasal 335, Pasal 418 dan Pasal 425 angka 3 huruf ā€œeā€ KUHP,” ujar Surahman.
Bahkan, menurutnya sangat terang benderang perbuatan para pelaku telah masuk dalam unsur tindak pidana korupsi. Karena para oknum tertentu diduga secara nyata telah menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi dan golongan. Serta tidak digunakan untuk kepentingan pembayaran pembebasan tanah Kantor Samsat Sumbawa. Atas tindakan tersebut panitia pengadaan tanah pemerintah (Samsat Sumbawa, Kepala BKAD NTB, dan Gubernur NTB) dengan melawan hukum diduga telah menikmati keuntungan atas hasil tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Dengan kerugian negara saat ini sesuai dengan nilai pasar terhadap harga tanah tersebut mencapai Rp 7 miliar. Jumlah ini merupakan nilai yang tidak terbayarkan kepada kliennya. Dugaan ini juga telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Sumbawa.
Jadi, lanjut Surahman, dia sangat menyayangkan prilaku buruk seorang kepala kantor yang tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Atas perbuatan ini, jangan heran bila pemilik tanah beserta seluruh ahli warisnya akan turun tangan langsung. “Dan saya tidak bisa menjamin kalau nanti akan ada aksi balik dari para ahli waris tersebut,” pungkasnya. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.