Pemda Bantah Beli Lahan Sirkuit MXGP

oleh -49 Dilihat
Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri

Beritasumbawa.com (20/4/2022)

SUMBAWA- Pemda Sumbawa angkat bicara terkait pernyataan terkait pembelian lahan sirkuit MXGP. Dalam hal ini, pemda membantah telah membeli lahan tersebut.

Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri menegaskan, bahwa pemda belum membeli lahan di kawasan Peliuk Kedawan tersebut. Dalam hal ini, pemda hanya memperoleh izin dari pemilik lahan untuk menggunakan lahan itu. “Semua yang punya tanah di situ mengatakan silakan untuk digunakan. Sebagai wujud dukungan kegiatan itu,” ujar Haji Bas.

Dalam hal ini, Pemda Sumbawa juga belum berencana membeli lahan itu. Apa yang disampaikan kuasa hukum Ali BD, itu merupakan haknya. Namun yang jelas, Haji Bas kembali menegaskan bahwa pemda belum membeli lahan tersebut.

Seperti diberitakan, mencuat informasi bahwa lahan lokasi sirkuit MXGP itu telah dibeli oleh Pemda Sumbawa. Hal ini disampaikan kuasa hukum Ali BD, dalam sidang mediasi sengketa lahan itu di Pengadilan Negeri Sumbawa. Dimana kepemilikan lahan di Peliuk Kedawan oleh Ali BD, digugat oleh Abdul Azis, yang mengaku sebagai pemilik asli lahan tersebut.

Sebelumnya, salah seorang warga Kelurahan Brang Biji, Abdul Azis melayangkan gugatan atas lahan seluas 60 hektar, yang dikuasai oleh mantan Bupati Lombok Timur, Ali BD. Sebab, Abdul Azis mengaku sebagai pemilik sah lahan yang informasinya akan digunakan sebagai lokasi sirkuit MXGP, di kawasan Samota.

Dalam hal ini, Abdul Azis mengaku telah menggarap lahan yang terletak di kawasan Peliuk Kedawan itu sejak tahun 1998. Kemudian, SKPT atas lahan itu terbit pada 2005. Selama itu, lahan tersebut dikuasai secara terus menerus dan ditanami jagung. Pada akhir 2011, terbitlah sporadik atas nama Abdul Aziz di lokasi itu. Kemudian, SKPT atas lahan itu ditarik oleh pihak Kelurahan Brang Biji.

kehilangan

Kemudian, akhir 2011 sampai awal 2012, terjadi kesepakatan lisan antara Ali BD dengan Abdul Aziz. Untuk melakukan jual beli atas obyek tersebut. Atas kesepakatan itu, Ali BD memberikan panjar sebesar Rp 60 juta, dari nilai jual kesepakatan Rp 5 juta per hektar. Karena luas itu seluas 60 hektar, berarti nilai keseluruhan Rp 300 juta. Uang panjar itu dibayar empat kali dalam tahun 2012.

Semenjak ada kesepakatan hingga tahun 2021 lalu, tanah tersebut tetap dikuasai Abdul Azis dengan ditanami jagung. Namun, pada pertengahan 2021, tanah tersebut diambil paksa atau diserobot oleh Ali BD. Dengan menggunakan jasa sekelompok orang yang mengaku telah diberikan kuasa oleh Ali BD. Atas hal tersebut Abdul Azis melaporkan tindakan ini ke Polres Sumbawa.

Sebelumnya, setelah dipanjar, seluruh sporadik diserahkan kepada Ali BD. Kemudian Abdul Aziz telah melakukan penagihan untuk pelunasan, namun tidak kunjung dibayarkan hingga saat ini. Karena tidak ada pelunasan maka, Abdul Aziz melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.