Lahan Sirkuit MXGP Sudah Dibeli Pemda? 

oleh -28 Dilihat
Sidang mediasi perkara sengketa lahan sirkuit MXGP

Beritasumbawa.com (19/4/2022)

SUMBAWA- Sidang perkara sengketa lahan yang menjadi lokasi sirkuit MXGP, kembali dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa, Selasa (19/4) siang. Dalam proses sidang mediasi itu terungkap, bahwa lahan itu diduga telah dibeli oleh Pemda Sumbawa.

Sidang yang sempat tertunda itu, beragendakan mediasi kedua belah pihak. Dalam mediasi ini, pihak penggugat, Abdul Azis dan kuasa hukumnya, Imam Wahyuddin, SH, hadir. Sementara tergugat, Ali BD tidak hadir. Tergugat hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Basri Mulyani, SH.

Dalam mediasi tersebut, kuasa hukum Ali BD, Basri Mulyani, SH, mengatakan, lahan teresebut sudah bersertifikat. Lahan itu di sertifikat atas nama tiga orang. Namun, tiga nama itu tidak disebutkan oleh Basri dalam mediasi.

Selain itu, Basri juga mengungkapkan bahwa lahan tersebut sudah dijual ke Pemda Sumbawa oleh anak Ali BD. Dalam mediasi ini, Basri mempertanyakan kenapa Abdul Azis juga tidak mencantumkan Pemda Sumbawa selaku salah satu tergugat.

Atas informasi itu, Abdul Azis terkejut. Sebab dia tidak mengetahui ada peralihan sporadik atas namanya menjadi sertifikat pada lahan tersebut. Menurut Abdul Azis, apabila telah terbit sertifikat di lahan itu, berarti sertifikat tersebut seharusnya atas namanya. Namun, hingga saat ini Abdul Azis tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat atas lahan itu.

Abdul Azis mengatakan, apabila sertifikat itu telah terbit, patut diduga bahwa telah terjadi pemalsuan sporadik atas lahan itu.

kehilangan

Dalam mediasi, Abdul Azis meminta agar kuasa hukumnya mencabut surat dukungan pelaksanaan MXGP di Pemda Sumbawa. Sebab, dia menilai bahwa pemda diindikasikan memihak kepada salah satu pihak. Sebab, pemda diindikasikan sudah melakukan pembayaran atas lahan yang masih bersengketa itu. Bahkan, Abdul Azis juga akan melakukan aksi untuk mempertanyakan hal tersebut.

Namun, kuasa hukum Abdul Azis, Imam Wahyuddin, SH, mengatakan, jangan sampai Abdul Azis melakukan hal yang melanggar. Jangan sampai kliennya terpancing dengan pernyataan dari pihak lawan. Karena itu, dia akan mengkonfirmasi pernyataan kuasa hukum pihak tergugat terkait pembelian lahan oleh pemda.

Menurutnya, bisa jadi pembelian itu belum dilakukan oleh pemda. Dia mengingatkan agar jangan sampai kliennya terprovokasi sehingga mengganggu kelancaran event MXGP. Sebab, selaku putra daerah, pihaknya mendukung agar event tersebut tetap terselenggara.

Apabila terjadi ketidakadilan, maka pihaknya tidak bisa melarang kliennya untuk turun aksi. Guna memperjuangkan apa yang diyakini oleh kliennya tersebut. Serta akan memenuhi keinginan kliennya untuk mencabut dukungan terkait pelaksanaan event tersebut.

Sidang yang dipimpin hakim mediator Dwiyantoro, SH, tersebut akan kembali di lanjutkan pada 26 April mendatang. Tetap dengan agenda mediasi. Dengan mewajibkan menghadirkan Ali BD selaku prinsipal.

Seperti diberitakan, salah seorang warga Kelurahan Brang Biji, Abdul Azis melayangkan gugatan atas lahan seluas 60 hektar, yang dikuasai oleh mantan Bupati Lombok Timur, Ali BD. Sebab, Abdul Azis mengaku sebagai pemilik sah lahan yang informasinya akan digunakan sebagai lokasi sirkuit MXGP, di kawasan Samota.

Dalam hal ini, Abdul Azis mengaku telah menggarap lahan yang terletak di kawasan Peliuk Kedawan itu sejak tahun 1998. Kemudian, SKPT atas lahan itu terbit pada 2005. Selama itu, lahan tersebut dikuasai secara terus menerus dan ditanami jagung. Pada akhir 2011, terbitlah sporadik atas nama Abdul Aziz di lokasi itu. Kemudian, SKPT atas lahan itu ditarik oleh pihak Kelurahan Brang Biji.

Kemudian, akhir 2011 sampai awal 2012, terjadi kesepakatan lisan antara Ali BD dengan Abdul Aziz. Untuk melakukan jual beli atas obyek tersebut. Atas kesepakatan itu, Ali BD memberikan panjar sebesar Rp 60 juta, dari nilai jual kesepakatan Rp 5 juta per hektar. Karena luas itu seluas 60 hektar, berarti nilai keseluruhan Rp 300 juta. Uang panjar itu dibayar empat kali dalam tahun 2012.

Semenjak ada kesepakatan hingga tahun 2021 lalu, tanah tersebut tetap dikuasai Abdul Azis dengan ditanami jagung. Namun, pada pertengahan 2021, tanah tersebut diambil paksa atau diserobot oleh Ali BD. Dengan menggunakan jasa sekelompok orang yang mengaku telah diberikan kuasa oleh Ali BD. Atas hal tersebut Abdul Azis melaporkan tindakan ini ke Polres Sumbawa.

Sebelumnya, setelah dipanjar, seluruh sporadik diserahkan kepada Ali BD. Kemudian Abdul Aziz telah melakukan penagihan untuk pelunasan, namun tidak kunjung dibayarkan hingga saat ini. Karena tidak ada pelunasan maka, Abdul Aziz melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.