PT AMNT Salah Bayar, Pemilik Lahan Bereaksi

oleh -36 Dilihat
Dari kanan : Kuasa hukum Alimun, Sobaruddin, SH dan Ketua Tim Fasilitasi Pembebasan Lahan Smelter, M. Endang Arianto yang ditemui seusai pertemuan

Beritasumbawa.com (14/4/2022)

SUMBAWA- Proses ganti rugi lahan terkait pembangunan Smelter di Kecamatan Maluk, sudah mulai dilakukan oleh PT AMNT. Namun, muncul keluhan terkait pembayaran ganti rugi itu dari Alimun, salah seorang warga yang mengaku sebagai pemilik lahan. Dimana Alimun mensinyalir bahwa ganti rugi atas lahan miliknya, dibayarkan kepada orang yang tidak berhak.

Atas persoalan ini, kuasa hukum Alimun, Sobaruddin, SH, melakukan pertemuan dengan Ketua Tim Fasilitasi Pembebasan Lahan Smelter, M. Endang Arianto, Selasa (14/4) pagi. Pertemuan ini dilakukan, guna membahas penyelesaian dan pemaparan atas bukti pemilikan lahan tersebut oleh Alimun.

Ditemui seusai pertemuan, Sobaruddin, SH mengatakan, bahwa PT AMNT telah melakukan pembayaran terhadap tiga orang atas lahan milik kliennya itu. Seharusnya, pembayaran ganti rugi diberikan kepada kliennya, selaku pemilik lahan.

Obe, akrabnya disapa mengungkapkan, awalnya lahan seluas 1,2 hektar lebih yang terletak di Otak Keris, Maluk itu dimiliki oleh Ahmad Taat. Dimana saat itu Ahmad mengikuti transmigrasi lokal pada 1984 lalu di Otak Keris. Kemudian, pemerintah mengeluarkan sertifikat atas lahan tersebut atas nama Ahmad Taat pada 1987, dengan nomor sertifikat 181.

Alimun lalu datang ke Maluk untuk bekerja sebagai tukang bangunan dan bertemu dengan Ahmad Taat. Karena sama-sama berasal dari Lombok Tengah, terjadi proses jual beli lahan tersebut antara keduanya secara di bawah tangan. Dengan kesepakatan, lahan tersebut tetap dikerjakan oleh Ahmad Taat.

Ternyata, Ahmad Taat juga berpindah-pindah. Belakangan diketahui ada terjadi penggusuran di lokasi lahan miliknya. Lalu, Alimun mendatangi ahli waris Ahmad Taat. Untuk dibuatkan bukti autentik terkait lahan itu, di Mataram.

kehilangan

Dalam hal ini, Sobaruddin diberikan kuasa jual atas lahan itu. Saat turun ke lapangan, di lokasi itu terdapat persoalan. Dimana di atas lahan itu telah terbit sejumlah sertifikat. Pada kuasa hukum sebelumnya, sudah pernah bersurat ke BPN. Ternyata, diketahui tidak pernah ada tumpang tindih atau simpang siur atas lahan itu. BPN menegaskan, bahwa lahan tersebut masih atas kepemilikan Ahmad Taat. Selama ini, tidak pernah ada peralihan antara Ahmad Taat kepada pihak lainnya.

Dalam hal ini pihaknya juga menemukan kejanggalan di data dukcapil. Dimana menurut keterangan keluarga, Ahmad Taat telah meninggal dunia. Namun, bisa muncul tanda tangan oleh Ahmad Taat pada 2018 untuk memberikan ahli waris atas lahan itu. Di lapangan, ditemukan fakta bahwa ada penerbitan sejumlah sertifikat atas lahan tersebut.

Jika mengacu pada dokumen yang dimiliki pihaknya, maka pihak perusahaan telah membayar kepada pihak yang salah. Sebab, mengacu pada data BPN, tidak pernah ada peralihan hak atas lahan tersebut dari pemilik awal, yakni Ahmad Taat.

Terkait hal itu, Ketua Tim Fasilitasi Pembebasan Lahan Smelter, M. Endang Arianto mengatakan, .emang ada sejumlah dokumen yang disampaikan kepada pihaknya. Dokumen itu kemudian dipelajari dan dicek di lapangan. Memang benar di lokasi itu ada tumpang tindih sertifikat. Tapi ada juga sertifikat lama yang belum diperbaharui.

“Jadi kedatangan saya ini untuk memadukan dokumen yang ada. Sehingga nanti akan diajukan ke perusahaan. Karena saya bertugas untuk memfasilitasi pembebasan lahan,” terang Endang.

Atas pemilikan lahan dengan sertifikat lain atas lahan itu, lanjut Endang, sudah dilakukan pembayaran. Atas adanya persoalan ini, apakah uang yang sudah dibayarkan sebelumnya ditarik kembali, itu tergantung kebijakan perusahaan. Namun, dengan adanya fakta baru ini, pasti nantinya akan ada sejumlah perubahan. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.