Sidang Perdana Sengketa Lahan Sirkuit MXGP Ditunda

oleh -87 Dilihat
Kuasa hukum Abdul Azis, Imam Wahyuddin, SH, saat ditemui seusai persidangan di PN Sumbawa

Beritasumbawa.com (5/4/2022)

SUMBAWA- Gugatan terkait sengketa lahan yang akan menjadi lokasi sirkuit MXGP mulai berproses. Ditandai dengan dimulainya agenda persidangan perkara tersebut. Namun, sidang perdana kasus ini terpaksa ditunda, karena pihak Ali BD selaku tergugat tidak hadir.

Persidangan perdana itu, dijadwalkan dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa, Selasa (5/4) siang. Dalam hal ini, Abdul Azis selaku penggugat dan keluarga, beserta kuasa hukumnya, Imam Wahyuddin, SH, hadir sejak pagi di PN Sumbawa. Sidang dimulai sekitar pukul 14.00 Wita.

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Karsena, SH., MH. Dengan Anggota Ricki Zulkarnaen, SH., MH, dan Reno Hanggara, SH. Namun, saat sidang dimulai, perwakilan dari tergugat tidak hadir. Akhirnya, Majelis Hakim menunda persidangan tersebut. Sebab, akan dilakukan pemanggilan kembali terhadap tergugat. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 19 April mendatang.

Ditemui seusai persidangan, kuasa hukum Abdul Azis, Imam Wahyuddin, SH, mengatakan, sidang pertama ini rencananya beragendakan mediasi antara pihak penggugat dan tergugat. Namun, dalam persidangan, pihak tergugat tidak hadir. “Persidangan ditunda selama dua minggu oleh Majelis Hakim,” ujar Imam.

Menurut Imam, dengan adanya persoalan ini, kondisi tanah rencana sirkuit MXGP itu tidak clean dan clear. Sebab masih ada pihak yang mencari keadilan pada lahan tersebut. Yakni Abdul Azis.

Karena itu, pernyataan Wabup Sumbawa pada kegiatan Bincang Gemilang belum lama ini yang menyatakan lahan tersebut clean and clear, adalah keliru. Sebab dalam pernyataannya, wabup hanya menyebutkan salah satu pihak sebagai pemilik, yakni Ali BD. Padahal, hal itu tidak dapat dibenarkan. Karena masih ada pihak lain yang mengaku menjadi pemilik tanah atas lahan yang berperkara di PN Sumbawa itu.

kehilangan

Pihaknya berharap Pemda Sumbawa bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Meskipun, pihaknya mendukung sepenuhnya terselenggaranya event MXGP, dengan memberikan izin pinjam pakai. Bisa saja, dikemudian hari karena adanya ketidakadilan, dukungan itu akan dicabut.

“Karena ada indikasi pemda berpihak pada salah satu pihak. Seharusnya pemda menyampaikan juga nama pemilik lain, sebagaimana surat dukungan kami yang telah masuk ke pemda. Kami merasa pemda mengakui keberadaan kami di situ. Sehingga event ini layak untuk terus didukung,” tegasnya.

Seperti diberitakan, salah seorang warga Kelurahan Brang Biji, Abdul Azis melayangkan gugatan atas lahan seluas 60 hektar, yang dikuasai oleh mantan Bupati Lombok Timur, Ali BD. Sebab, Abdul Azis mengaku sebagai pemilik sah lahan, yang informasinya akan digunakan sebagai lokasi sirkuit MXGP, di kawasan Samota.

Dalam hal ini, Abdul Azis mengaku telah menggarap lahan yang terletak di kawasan Peliuk Kedawan itu sejak tahun 1998. Kemudian, SKPT atas lahan itu terbit pada 2005. Selama itu, lahan tersebut dikuasai secara terus menerus dan ditanami jagung. Pada akhir 2011, terbitlah sporadik atas nama Abdul Aziz di lokasi itu. Kemudian, SKPT atas lahan itu ditarik oleh pihak Kelurahan Brang Biji.

Kemudian, akhir 2011 sampai awal 2012, terjadi kesepakatan lisan antara Ali BD dengan Abdul Aziz. Untuk melakukan jual beli atas obyek tersebut. Atas kesepakatan itu, Ali BD memberikan panjar sebesar Rp 60 juta, dari nilai jual kesepakatan Rp 5 juta per hektar. Karena luas itu seluas 60 hektar, berarti nilai keseluruhan Rp 300 juta. Uang panjar itu dibayar empat kali dalam tahun 2012.

Semenjak ada kesepakatan hingga tahun 2021 lalu, tanah tersebut tetap dikuasai Abdul Azis dengan ditanami jagung. Namun, pada pertengahan 2021, tanah tersebut diambil paksa atau diserobot oleh Ali BD. Dengan menggunakan jasa sekelompok orang yang mengaku telah diberikan kuasa oleh Ali BD. Atas hal tersebut Abdul Azis melaporkan tindakan ini ke Polres Sumbawa.

Sebelumnya, setelah dipanjar, seluruh sporadik diserahkan kepada Ali BD. Kemudian Abdul Aziz telah melakukan penagihan untuk pelunasan, namun tidak kunjung dibayarkan hingga saat ini. Karena tidak ada pelunasan, maka Abdul Aziz melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.