Minta Direkturnya Diberhentikan, Karyawan Duduki Kantor PDAM

oleh -22 Dilihat
Sejumlah karyawan saat menduduki kantor Perumdam Batu Lanteh

Beritasumbawa.com (14/3/2022)

SUMBAWA- Puluhan karyawan Perumdam (PDAM) Batu Lanteh, menduduki kantornya, Senin (14/3) siang. Aksi ini akan terus dilakukan, hingga direktur perusahaan milik daerah tersebut diberhentikan dari jabatannya.

Sebelumnya, puluhan karyawan itu melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Sumbawa. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasinya terkait kinerja Direktur Perumdam Batu Lanteh. Kedatangan ini, disambut oleh Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Sumbawa.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara karyawan Perumdam Batu Lanteh dengan pihak Komisi II, untuk difasilitasi penyelesaian persoalannya. Pertemuan itu, dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Sumbawa, Kepala Disnakertrans Sumbawa, Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, serta perwakilan Bagian Hukum Setda Sumbawa.

Dalam pertemuan itu, karyawan Perumdam Batu Lanteh kembali menyampaikan aspirasinya. Mereka menuntut agar direkturnya diberhentikan. Sebab, ada sejumlah hal yang diduga menyimpang, selama kepemimpinannya.

Adapun persoalan yang diduga bermasalah seperti pemasangan pipa jaringan 2,di wilayah desa Brang Pelat, yang bersumber dari dana pokir. Dalam hal ini pengambilan air untuk masyarakat Berang Pelat dilakukan di pipa transmisi Perumdam Batu Lanteh yang mengakibatkan debet air dari Semongkat ke Sumbawa semakin berkurang. Sehingga pelayanan pendistribusian di wilayah Kota Sumbawa dan beberapa kecamatan lain seperti Kecamatan Untir Iwes, Moyo Utara, Moyo Hilir dan Labuhan Badas sangat dirasakan pengaruhnya.

Dalam hal ini, proyek tersebut dikerjakan oleh Direktur Perumdam Batu Lanteh. Sebab, seharusnya tidak boleh dilakukan penambahan debit air ke wilayah tersebut. Karena masyarakat di wilayah itu bukan pelanggan Perumdam Batu Lanteh.

kehilangan

Selanjutnya, terkait pemasangan pompa sumur bor di beberapa titik yang menggunakan anggaran Perumdam Batu Lanteh, sampai saat ini gagal atau tidak bisa difungsikan. Karena tidak melibatkan tim tehknis atau melakukan uji kelayakan terlebih dahulu. Antara lain pemasangan pompa di SD IT Labuhan Sumbawa, di Dusun Tengkal Kecamatan Alas dan Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat. Dari semua lokasi sumur bor yang menggunakan anggaran Perumdam Batu Lanteh yang cukup besar, hasilnya gagal total.

Massa menduga, angsuran pinjaman bank senilai Rp 800 juta untuk investasi di wilayah pulau bungin dengan mengganti pipa jaringan distribusi dan tersier di wilayah tersebut. Juga untuk pemasangan sambungan baru ke 600 sambungan rumah (SR), diduga tidak dapat terlaksana. Adapun anggaran yang digunakan untuk investasi tersebut senilai Rp 650 juta.

Dugaan hal yang sama juga terjadi pada proyek pembuatan sumur baru diwilayah Lape Kecamatan Lape dengan anggaran sebesar Rp 200 juta. Dengan asumsi akan ada penambahan sambungan baru sebanyak 300 unit. Namun sampai dengan saat ini sambungan baru yang diharapkan di dua lokasi tersebut sama sekali tidak ada. Sehingga investasi tersebut dinilai gagal oleh massa. Karena angsuran pinjaman tersebut tidak bisa terbayar setiap bulannya dari keuntungan yang diharapkan.

Massa menduga RAB yang digunakan di wilayah Desa Bungin, Kecamatan Alas untuk pemasangan pipa dan aksesoris lainnya tidak sesuai dengan spesifikasi. Massa juga menduga terjadi mark-up pada pembelian seribu unit water meter. Dimana dianggarkan satu unit water meter seharga Rp 325 ribu. Adapun total dana keseluruhannya yakni Rp 325 juta. Sementara harga water meter dipasaran jauh dibawah harga yang dianggarkan.

Massa menduga direktur Perumdam Batu Lanteh memalsukan dokumen perusahaan. Seperti RKAP tahun anggaran 2020, karena dilakukan revisi sebanyak dua kali. Dimana revisi pertama masih menggunakan tanda tangan badan pengawas yang telah purna tugas pada 2019 lalu. Kejanggalan revisi kedua diduga terjadi pada Juli 2020. Massa menduga tanda tangan Bupati Sumbawa yang menjabat saat itu dipalsukan. Karena saat itu yang bersangkutan sudah diganti karena masuk menjadi kandidat calon Bupati Sumbawa. Yang mana tujuan revisi tersebut semata-mata untuk honor lembaga bantuan hukum dan tim auditor yang notabene dari saudara dan keluarganya sendiri.

Selain itu, direktur juga diduga memalsukan dokumen standar operasional prosedur (SOP). Guna mencari kesalahan karyawan. Massa menduga direktur sengaja melakukan pembohongan terhadap pelanggan Perumdam Batu Lanteh. Karena massa melihat terdapat kesalahan dalam pembebanan tambahan yang harus dibayar pelanggan. Sebab, diketahui biaya tambahan yang harus dibayar sebanyak tiga ribu rupiah perlembar rekening pada saat melakukan pembayaran. Baik melalui loket-loket Perumdam Batu Lanteh atau hasil penagihan oleh Perumdam, serta melalui loket-loket yang bekerja sama dengan pihak lain.

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum. Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020. Dimana biaya tersebut sangat merugikan pelanggan karena terdapat penarikan atau beban tambahan.

Massa menduga direktur Perumdam Batu Lanteh termasuk menjadi penyedia pelayanan aplikasi tersebut. Dalam hal ini, yang menjadi kekhawatiran massa sampai saat ini database pelanggan Perumdam Batu Lanteh dan central aplikasinya berada di Demak, Jawa Tengah. Seharusnya data tersebut ada di kantor Perumdam Batu Lanteh.

Massa menduga direktur sengaja tidak mau memakai aplikasi yang sudah ada sebelumnya yang diberikan secara cuma-cuma oleh BPKP. Karena aplikasi tersebut tidak ada biaya tambahan dari pelanggan. Kuat dugaan, direktur menggunakan kekuasaan dan wewenangnya dalam menggunakan aplikasi lain yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dan kelompoknya.

Semua dokumen yang menyangkut dugaan itu telah dikumpulkan dan akan diberikan kepada Inspektorat Sumbawa, sebagai pembuktian. Terakhir, massa menduga bahwa keuntungan bersih perusahaan setiap bulannya yang mencapai Rp 100 juta, seperti yang disampaikan direktur di sejumlah media massa, hanyalah pencitraan saja. Karena itu, massa menuntut agar pemerintah segera memberhentikan Direktur Perumdam Batu Lanteh Sumbawa.

Atas hal itu, Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Berlian Rayes mengatakan, agar pihak inspektorat untuk segera bersikap. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut. Apalagi ada agenda besar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. Yakni MXGP Samota 2022. Karena itu, diharapkan agar tidak ada persoalan yang dapat mengganggu agenda ini.

Terkait hal itu, Sekretaris Inspektorat Sumbawa, I Made Patria mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim untuk menyikapi persoalan ini. Kegiatan ini juga bagian dari penyerapan informasi yang dilakukan oleh tim. “Biarkan kami bekerja secara profesional. Percayakan kepada kami untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar mantan Kabag Humas Setwan Sumbawa ini.

Dimana tim tinggal mengkroscek data yang sudah didapatkan. Kemudian dilaporkan kepada pimpinan. Ada sejumlah hal juga yang ditemukan, seperti persoalan meteran air. Namun, hal ini sedang ditangani oleh APH. Saat ini, pihaknya sedang bekerja menyikapi persoalan yang lain.

Terkait persoalan ini, Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, H. Yudi Patria Negara mengatakan, sudah dilakukan audit terkait persoalan PDAM. Inspektorat sudah meminta data pendukung kepada dewan pengawas. Hal itu sudah dipenuhi oleh Dewan pengawas. Diharapkan kepada karyawan untuk bersabar, atas kinerja yang sedang dilakukan oleh Inspektorat.

Sementara itu, Kadisnakertrans Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo mengatakan, bahwa pemerintah memberikan garansi, bahwa tidak boleh ada PHK. Jika ada rencana PHK, pemerintah mengamanatkan harus dilakukan segala upaya. Agar tidak terjadi PHK.

Diungkapkan, pihaknya sudah disurati oleh Sekda Sumbawa. Dimana sejumlah OPD diminta untuk melakukan evaluasi. Dalam hal ini, pihaknya tetap mengacu pada empat regulasi yang kuat. Yakni, jangan sampai ada perselisihan yang mengarah pada PHK. Kemudian terkait perselisihan hak, apakah ada yang tidak terpenuhi. Perselisihan kewajiban dan perselisihan antar pekerja. Unsur inilah yang sedang dipantau oleh pihaknya.

Dalam hal ini, ada 12 tuntutan massa yang semuanya masih merupakan dugaan. Saat ini, pemeriksaan khusus terkait persoalan itu juga masih berjalan. Hanya saja, diperlukan waktu untuk penyelesaian. Sementara itu, karyawan tetap bekerja. Sehingga para pelanggan bisa tetap dilayani. Diharapkan tidak ada mogok kerja oleh karyawan, sambil menunggu adanya rekomendasi.

“Jika bicara mengenai solusi yang cepat, harus ada rekomendasi yang harus ditelurkan dalam pertemuan ini. Karena itu, persoalan ini harus segera bisa ditangani. Mengingat, dalam bekerja, Inspektorat juga memiliki batas waktu,” imbuh Budi.

Perwakilan dari Bagian Hukum Setda Sumbawa menjelaskan, pengangkatan dan pemberhentian direktur harus melalui berbagai tahapan. Karena pengangkatan nya melalui sejumlah tahapan, maka proses pemberhentiannya juga harus melalui tahapan. Sesuai dengan syarat pemberhentian yang diatur dalam peraturan daerah. Nantinya, akan ada tim yang turun untuk menangani persoalan ini.

Kemudian, salah seorang Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Bunardi menambahkan, karena ada kekisruhan, bupati harus segera mengambil sikap. Menurutnya, untuk sementara, Direktur Perumdam Batu Lanteh harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Hingga proses atas persoalan ini selesai.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRD Sumbawa lainnya, Muhammad Yamin. Dikatakan, jika dilihat dari kondisi saat ini, Direktur PDAM sudah bisa diberhentikan sementara ini. Dimana saat ini terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan diduga tidak mampu secara manajerial. Karena itu, dia sepakat dengan Bunardi, bahwa direktur bisa diberhentikan untuk sementara.

Untuk obyektivitas pemeriksaan ini, lanjutnya, diminta agar Direktur Perumdam Batu Lanteh diberhentikan sementara waktu. Inspektorat diminta untuk fokus dalam pemeriksaan. “Fokus saja pemeriksaan direkturnya dulu. Begitu selesai, baru pemeriksaan karyawan, atas permintaan direktur, bukan pengawas,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu, Komisi II DPRD Sumbawa memutuskan, meminta inspektorat untuk mempercepat pemeriksaan dan fokus pada pemeriksaan manajerial direktur. Kemudian, Bupati Sumbawa diminta menonaktifkan direktur Perumdam Batu Lanteh untuk sementara ini. Juga dilakukan proses hukum atas persoalan lain, karena diduga ada pelanggaran dalam Perumdam Batu Lanteh.

Adanya keputusan ini, diterima baik oleh massa. Setelah pertemuan, massa kemudian mendatangi kantor Perumdam Batu Lanteh. Massa kemudian memutuskan untuk menduduki kantor tersebut, hingga persoalan ini bisa diselesaikan.

Sementara itu, Direktur Perumdam Batu Lanteh, Juniardi Akhir Putra yang hendak ditemui, tidak berada di kantornya. Menurut petugas keamanan di Kantor Perumdam Batu Lanteh, Juniardi tidak masuk kantor. Wartawan juga sudah mencoba menghubungi Juniardi via telepon dan pesan Whatsapp. Namun, belum ditanggapi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari Juniardi. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.