Rumah Dinas Dokter Kembali ke Tangan Pemda

oleh -30 Dilihat

Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, Staf Ahli Bupati I Ketut Sumadi Artha SH, Kasi Datun Kejari Sumbawa, Arin P. Quarta SH, bersama personel Satpol PP Sumbawa, saat memantau proses pengosongan rumah dinas milik dokter di Jalan Mangga, Kelurahan Uma Sima. 

 

Beritasumbawa.com (2/2/2022)

SUMBAWA- Sebuah rumah dinas milik dokter di Jalan Mangga, Kelurahan Uma Sima, dikosongkan oleh Satpol PP Sumbawa, Rabu (2/2) sore. Upaya pengosongan ini, merupakan bentuk penertiban atas aset daerah. Setelah Pemda Sumbawa memenangkan gugatan yang dilayangkan oleh penghuni sebelumnya ke pengadilan.

Diketahui, rumah dinas itu sebelumnya dihuni oleh dr. Muhammad Nur. Yang bersangkutan sebelumnya melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan terhadap Pemda Sumbawa. Namun, dalam gugatan yang diajukan dr. Muhammad Nur, dinyatakan tidak bisa diterima oleh majelis hakim. Baik di tingkat Pengadilan Negeri Sumbawa, maupun Pengadilan Tinggi Mataram.

Hadir dalam pengosongan rumah dinas tersebut, Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, Staf Ahli Bupati I Ketut Sumadi Artha SH, Kasi Datun Kejari Sumbawa, Arin P. Quarta SH bersama sejumlah jaksa, Kasat Pol PP, H. Sahabuddin S.Sos., M.Si dan jajarannya, serta Kabag Hukum Setda Sumbawa dan Bagian Aset BPKAD Sumbawa. Tampak sejumlah penghuni rumah dinas dokter ini, mengevakuasi harta bendanya.

Kasi Datun Kejari Sumbawa, Arin P. Quarta, SH yang diwawancarai di lokasi, mengakui jika upaya penertiban aset Pemda Sumbawa berupa rumah dinas dokter ini sudah diupayakan sebelumnya. Namun penghuni rumah dinas itu melakukan perlawanan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa. Dalam gugatannya, penghuni yang sudah lama pensiun ini, bersikeras untuk tetap mendiami rumah tersebut. Sebab merasa berhak dan meminta ganti rugi atas renovasi yang pernah dilakukan terhadap rumah dinas tersebut.

kehilangan

Tapi, gugatannya ditolak. Sehingga penghuni itu mengajukan banding. Di tingkat banding ini gugatan penggugat tidak dapat diterima dan membebankan penggugat harus membayar biaya perkara dari awal sampai akhir.

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Setda Sumbawa, I Ketut Sumadi Artha, SH menambahkan, pengosongan ini tidak berdasarkan putusan pengadilan. Melainkan berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahwa yang berhak menempati rumah negara maupun rumah dinas itu adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil. “Sementara penggugat sudah tidak menjadi PNS dan sudah lama pensiun,” imbuhnya.

Surat pengosongan rumah dinas ini ungkap Ketut, sudah dilayangkan sebanyak dua kali. Dan pihaknya menyampaikan terima kasih, karena penghuni tersebut dengan kesadaran memenuhi permintaan Pemda Sumbawa. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.