Kaitan Usulan PAW Hasanuddin, Pimpinan DPRD Sumbawa Konsultasi ke Pemprov

oleh -23 Dilihat

Rapat Konsultasi DPRD Sumbawa dengan Biro Hukum Pemprov NTB terkait usulan PAW Hasanuddin

 

Beritasumbawa.com (2/2/2022)

MATARAM- Pimpinan dan anggota DPRD Sumbawa, mendatangi Biro Hukum Setda NTB. Hal ini dilakukan, guna melakukan rapat konsultasi terkait usulan salah seorang anggota DPRD Sumbawa dari Partai Berkarya, Hasanuddin.

Rapat konsultasi ini dilakukan Rabu (2/2) pagi. Dalam hal ini, rombongan DPRD Sumbawa, dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq. Dalam rapat itu, Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq mengatakan, pihaknya telah menerima surat usulan PAW yang diajukan oleh Partai Berkarya versi Muchdi PR. Dengan nomor surat 12.1/pengusulan PAW/DPRD-KAB/DPW/BERKARYA/NTB/IX/2021 tanggal 21 Septembr 2021. Perihal pengusulan PAW Partai Berkarya atas nama Hasanudin, SE.

Dimana pengajuan PAW tersebut atas dasar keputusan DPW Berkarya NTB yang memberhentikan Hasanudin SE dari kader Partai Berkarya. Hingga saat ini usulan PAW tersebut belum bisa dilaksanakan oleh pihaknya. Karena saat ini Partai Berkarya sedang bersengketa dan sedang dalam proses kasasi ditingkat Mahkamah Agung.

Dijelaskan, secara hukum proses PAW yang diajukan sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh KPU. Dimana yang mnggantikan secara hukum sesuai perolehan suara kedua terbanyak adalah M. Tayeb. Namun disisi lain menjadi dilema karena saat ini partai berkarya sedang bersengketa. Sehingga DPRD Sumbawa masih berhati-hati dalam melakukan PAW yang diajukan oleh Partai Berkarya.

kehilangan

Terkait hal itu, Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Pemprov NTB, Aang Rizal Zamroni mengatakan, regulasi parpol bersifat dinamis. Namun secara regulasi dan aturan bahwa kepengurusan Parpol Berkarya yang sah dan diakui negara saat ini adalah kubu Muchdi PR. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM, terkait proses hukum yang diajukan oleh kubu Tommy Suharto.

Saat ini gugatan yang diajukan Tommy Suharto dalam proses kasasi di tingkat MA. Namun hal ini tidak menggugurkan keputusan Kemenkum Ham yang mensahkan kepengurusan Muchdi PR. Kecuali pada tingkat kasasi dimenangkan oleh kubu Tommy Suharto, baru diterbitkan kepengurusan versi Tommy Suharto oleh Kemenkum Ham.

Terkait dengan proses PAW DPRD Kabupaten Sumbawa, lanjutnya, diserahkan ke KPU, partai dan Pemkab Sumbawa. Biro hukum hanya memverifikasi proses PAW yang diajukan oleh partai dan menerbitkan SK. Ketika ada kepengurusan yang bersengketa tidak bisa di PAW, setelah inkrah baru bisa diajukan PAW. Diharapkan, semua pihak yang ada didalam permasalahan internal partai Berkarya dapat bersama manjaga situasi keamanan. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.