Terbukti Bersalah, Oknum Anggota DPRD Sumbawa Diminta di-PAW

oleh -36 Dilihat

Aksi FPPK di depan Kantor DPRD Sumbawa

 

Beritasumbawa.com (24/1/2022)

SUMBAWA- Seorang oknum anggota DPRD Sumbawa, diminta untuk di-PAW. Pasalnya, oknum anggota tersebut terbukti bersalah dalam persidangan, karena melanggar 279 KUHP tentang nikah liar. Hal ini disampaikan massa aksi dari Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa, dalam aksi demo di Sekretariat DPRD Sumbawa, Senin (24/1) pagi.

Sebelumnya, puluhan massa itu melakukan aksi longmarch keliling Kota Sumbawa. Setelah itu, mereka mendatangi Sekretariat DPRD Sumbawa untuk menyuarakan aspirasinya. Massa aksi mengatakan, bahwa oknum tersebut telah divonis bersalah pada 1 November lalu. Oknum itu terbukti bersalah melanggar pasal 279 KUHP.

Seharusnya, Pimpinan dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbawa, sudah menentukan keputusan atas persoalan ini. Menurut massa, atas pelanggaran itu, oknum tersebut seharusnya dikenakan sanksi berupa PAW.

Karena itu, massa menuntut agar Pimpinan dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbawa untuk melakukan PAW atas oknum bersangkutan. Pimpinan dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbawa juga diminta profesional menjalankan aturan. Serta, meminta agar Pimpinan dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbawa tidak melindungi oknum tersebut.

kehilangan

Massa kemudian meminta untuk bertemu dengan Ketua DPRD Sumbawa. Setelah beberapa lama, akhirnya massa aksi ditemui oleh Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, Ketua Badan Legislasi DPRD Sumbawa, Ahmadul Kosasi, SH dan Ketua BK DPRD Sumbawa, M. Yamin, SE., M.Si. Dalam pertemuan itu, massa aksi kembali menyampaikan tuntutannya.

Terkait itu, Ketua BK DPRD Sumbawa, M. Yamin, SE., M.Si, mengatakan, berkaitan dengan kode etik, harus bisa dipisahkan. Yang mana yang merupakan kewenangan dari BK dan yang mana hukum positif, harus dipahami. Jika melanggar hukum positif, maka oknum bersangkutan akan dijerat dengan pidana. “Kode etik yang diatur dalam DPR adalah terkait tingkah laku dan perkataan dalam persidangan. Seperti melakukan sumpah serapah atau jarang masuk kerja,” ujar Abe, akrabnya disapa.

Abe menjelaskan, terkait PAW, yang memiliki kewenangan adalah partai politik asal oknum anggota DPRD Sumbawa itu. Karena sesuai aturan, PAW diatur oleh partai politik. Sementara DPR hanya memfasilitasi proses tersebut. Jika massa ingin meminta DPRD untuk melakukan PAW, tidak bisa dilakukan. Karena pihaknya tidak memiliki kewenangan. Karena yang berwenang adalah partai tempat oknum itu bernaung.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq mengatakan, DPRD tidak menghalangi proses PAW itu. Namun, pihaknya tidak bisa melakukan PAW, jika tidak ada surat usulan pergantian dari partai bersangkutan. “Jika memang minta diganti, mana surat PAW itu. Jika sudah sesuai norma, maka akan segera dilakukan pergantian. Kami tidak mau menghalang-halangi,” imbuh Rafiq.

Menurut Rafiq, pihaknya tidak akan gegabah mengeluarkan keputusan. Hal ini menyangkut kepekaan partai politik bersangkutan. Jika partai politik nya peka dan berkomunikasi dengan DPRD Sumbawa, maka pihaknya juga akan bersikap.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPRD Sumbawa, Ahmadul Kusasi, SH, mengatakan, apa yang disampaikan oleh Ketua BK DPRD Sumbawa sudah tepat. Pimpinan DPRD tidak bisa mengajukan PAW, tanpa ada surat PAW dari partai bersangkutan. Apabila memang ada pengajuan PAW, pimpinan DPRD juga pasti mengecek kembali alasannya ke partai bersangkutan. “Jika memang ada usulan, minta dari partai bersangkutan. Nanti pimpinan DPRD akan mengajukan ke KPU untuk memastikan siapa penggantinya,” terang Ahmadul.

Diharapkan massa aksi bisa mengkomunikasikan keinginannya itu dengan partai bersangkutan.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Sumbawa memberikan solusi. Dimana pihaknya akan bersurat ke partai politik oknum bersangkutan. Guna memberitahukan pihak partai bahwa ada oknumnya yang sudah menjadi terpidana. Kemudian DPRD Sumbawa juga akan menanyakan sikap dari partai tersebut terhadap oknum bersangkutan.

Usulan ini, diterima dengan baik oleh massa. Setelah itu, massa aksi kemudian membubarkan diri. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.