Bantuan dan Kartu PKH Belum Semua Tersalurkan, Mensos Ogah Pulang

oleh -23 Dilihat

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini (duduk menggunakan jilbab merah, red) saat mengecek data para penerima bantuan PKH di Kabupaten Sumbawa

 

Beritasumbawa.com (13/10/2021)

SUMBAWA- Hingga saat ini masih terjadi persoalan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumbawa. Mulai dari bantuan yang belum disalurkan, hingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum mendapatkan kartu bantuan PKH. Hal ini terungkap, saat Menteri Sosial, Tri Rismaharini, berkunjung ke Dusun Batu Nisung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kamis (13/10) pagi. Karena masih ada KPM yang belum menerima kartu, Risma ogah meninggalkan Sumbawa.

Sebelumnya, Risma beserta rombongan membagikan bantuan bagi para penyandang disabilitas dan masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan itu dihadiri oleh Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd, Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, Kajari Sumbawa, Dr. Adung Sutranggono, SH., MH, Kapolres Sumbawa, AKBP. Esty Setyo Nugroho, S.IK, Kasdim 1607/Sumbawa, Mayor Inf. Achmad Nuroddin, serta para pejabat terkait lainnya.

Setelah itu, Risma mengecek data KPM penerima PKH. Ternyata, Risma menemukan sejumlah persoalan terkait PKH. Mulai dari bantuan yang belum tersalurkan, hingga kartu PKH yang belum dibagikan.

Atas temuan itu, Risma memanggil pimpinan bank yang menjadi mitra dalam penyaluran PKH. Selain itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa juga dipanggil terkait persoalan ini. Risma mempertanyakan kendala belum disalurkannya bantuan dan kartu tersebut kepada KPM.

kehilangan

Karena itu, Risma meminta agar persoalan ini segera diselesaikan. Risma mengatakan tidak akan pulang jika semua persoalannya tidak segera diselesaikan. “Silakan kartunya dibawa ke sini. Ta’ tunggu di sini aku,” ujar Risma, sembari meminta salah seorang personelnya untuk membatalkan tiket pesawatnya.

Risma mengungkapkan, sudah ada perjanjian sebelumnya terkait penyaluran bantuan dan kartu PKH. Dimana, jika penerima tidak bisa datang mengambil sendiri, maka bantuannya diantarkan. “Bagaimana kalau orangnya sakit, tidak bisa jalan atau di atas gunung,” katanya.

Risma juga bertanya, apakah ada daerah yang wilayah geografisnya sulit. Sehingga menyebabkan pendistribusian kartu menjadi terhambat. Tidak hanya itu, dia sendiri langsung menjemput para penerima bantuan PKH. Dengan naik motor, Risma mengecek salah seorang penerima PKH di kawasan Olat Rarang, Labuhan Sumbawa.

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, naik sepeda motor saat hendak mengecek langsung salah satu KPM penerima PKH

Selain itu, Risma juga menemui langsung KPM yang belum menerima kartu di Dusun Batu Nisung, Desa Karang Dima. Kepada para PKM, Risma mengatakan, jika dalam waktu seminggu kartunya tidak bisa diproses ke bank, diminta untuk dilaporkan langsung ke kementerian sosial. Maka akan dilaporkan ke presiden.

“TKI atau TKW, buatkan surat kuasa. Jika tidak bisa diterima, lapor ke kementerian,” imbuhnya.

Kemudian, persoalan ini akan diselesaikan oleh DPRD Sumbawa. Dengan cara melakukan pemanggilan terhadap para pihak terkait, guna menyelesaikan persoalan ini.

Ditemui seusai kegiatan, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini membenarkan bahwa ditemukan sejumlah persoalan dalam program PKH. “Rencananya kami hanya menyalurkan bantuan saja. Tapi setelah kami cek datanya, ternyata penyalurannya masih banyak yang belum clear,” tegas Risma.

Karena itu, persoalan ini harus diselesaikan. Menurutnya, ini adalah persoalan yang sama dengan yang ditemukan di daerah lain. “Ini bukan persoalan yang paling besar kami temui. Namun persoalan ini besar,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Mirajuddin mengatakan, persoalan ini akan ditindaklanjuti. Menurut data Dinas Sosial, masih banyak penerima yang belum tersalurkan bantuannya.

Dipaparkan, ada 1.514 KPM yang belum tersalurkan bantuan PKH. Untuk program sembako ada 1.373 PKM yang belum tersalurkan. Karena itu, DPRD akan memanggil Dinas Sosial dan BRI terkait persoalan ini.

Menurut Mirajuddin, salah satu kendala dalam penyaluran bantuannya adalah ada daerah yang sulit dijangkau. Karena itu, Mensos menyarankan agar bantuannya diantarkan langsung kepada penerima. Bantuan ini harus berupa uang. Karena jika berupa sembako, maka nilainya akan berubah. Mengenai PKM yang tidak ditemukan, harus dicari.

Untuk bantuan yang paling banyak belum disalurkan, adalah bantuan yang belum disalurkan tiga bulan terakhir. Sejak Juli hingga September.

Terkait kendala di bank, pihaknya sudah melakukan koordinasi. Dimana pihak bank mengatakan bahwa pemilik rekening yang harus menerima bantuan. Namun, Mensos menyatakan bahwa bantuan itu diperuntukkan bagi keluarga. Jadi, anggota keluarga berhak menerima ketika pemilik rekening berhalangan. Contohnya, pemilik rekening yang menjadi TKI atau meninggal dunia.

Dengan kunjungan Mensos, semua persoalan menjadi terang benderang. Dimana menurut perjanjian, jika penerima tidak bisa datang mengambil bantuan, maka harus diantarkan. Bisa jadi persoalannya ada di pihak bank.

“Kami akan menunggu dulu undangan dari DPRD, untuk melakukan hearing. Seperti apa BRI menyikapi persoalan ini. Tapi harapan kami, itu harus segera. Karena dikhawatirkan, jika sampai akhir tahun (belum disalurkan, red) maka akan hangus. Jadi harus dikembalikan lagi ke negara. Karena ini distribusinya membutuhkan waktu,” pungkasnya. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.