Terkait Lahan Kantor Samsat, Gubernur Kembali Disomasi

oleh -33 Dilihat

Kuasa hukum ahli waris pemilik lahan Kantor Samsat Sumbawa, Surahman, MD, SH., MH, (kiri) saat menyerahkan surat somasi kedua yang diterima staff ahli Gubernur NTB

 

Beritasumbawa.com (5/10/2021)

MATARAM- Untuk kedua kalinya, Gubernur NTB disomasi oleh ahli waris dari pemilik lahan Kantor Samsat Sumbawa. Hal ini dilakukan, sebab tidak ada respon balik dari Pemprov NTB dan Pemda Sumbawa terkait persoalan ini.

Surat Somasi kedua tersebut diserahkan langsung oleh kuasa hukum ahli waris, Surahman MD, SH., MH, yang didampingi para rekannya. Surat ini diterima oleh Staf Ahli Gubernur NTB, di Mataram, Senin (4/10) lalu.

Surahman dalam jumpa persnya mengatakan, bahwa somasi kedua kali ini murni dilakukannya karena tidak ada tanggapan atau respon atas persoalan ini. Baik dari Pemprov NTB ataupun dari Pemda Sumbawa sendiri. “Karena merasa diabaikan oleh para pemangku kebijakan, sehingga somasi kedua pun kami layangkan,” ujar Surahman.

Terkait dengan persoalan hukum atas lahan kantor pelayanan Samsat Sumbawa, pihaknya telah memegang bukti kuat atas kepemilikan yang sah dimata hukum. Bahkan pihaknya mengklaim ada kejanggalan atas bukti yang menjadi dasar atas berdirinya Kantor Samsat Sumbawa. Dimana, terindikasi bermuatan fiktif serta adanya persengkokolan yang bermuara kepada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi atas peralihan lahan milik kliennya.

kehilangan

Menurutnya, hal ini akan dibuktikan pekan depan. Dengan memproses pidana secara langsung, kepada para pelaku pengadaan tanah, atas peralihan yang diduga telah melanggar aturan hukum yang berlaku.

“Bahwa bukti kuat yang kami miliki terhadap kepemilikan daripada obyek/tanah tersebut sangat dikuatkan. Yakni dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2384 dengan luas 820 M2 atas nama H. Maksud, tahun 2002. Ini murni atas pemecahan Sertifikat Hak Milik induk (SHM awal),” imbuhnya.

Hingga saat ini, sambungnya, sertifikat hak milik dimaksud masih merupakan produk hukum yang sah dan jelas. Serta tidak sedang dalam sengketa di lembaga peradilan setempat maupun dalam agunan kepada pihak lain. Juga tidak sedang atau dilakukan peralihan hak. Baik kepada lembaga pemerintah maupun masyarakat lainnya.

Mengenai bukti yang dimiliki oleh pemerintah saat ini, setelah pihaknya melakukan analisa dan pengkajian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peralihan dengan unsur melawan hukum. Hal ini sudah jelas telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya perbuatan tersebut maka konsekuensinya harus diproses secara hukum. Terutama indikasi pidananya sangat terlihat.

Terkait dengan sejumlah oknum yang diduga telah melakukan persengkokolan tersebut, pihaknya baru mengantongi nama-namanya. “In Syaa Allah minggu depan secara langsung kami akan mengekspose serta melaporkan unsur pidananya ke aparat penegak hukum secara langsung,” terangnya.

Surahman menambahkan bahwa somasi kedua selain tujuannya kepada Gubernur NTB, juga ditembuskan kepada Ketua DPRD NTB, Kepala Bappeda NTB, Kepala Kantor Aset NTB, Bupati Sumbawa, Ketua DPRD Sumbawa, Kepala Unit Samsat Sumbawa dan Kepala BPN Sumbawa. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.