Gara-gara Ini, Puluhan Perusahaan Dipanggil Jaksa

oleh -28 Dilihat

Kasi Datun Kejari Sumbawa, Arin P. Quarta, SH saat melakukan negosiasi dengan salah satu perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan

 

Beritasumbawa.com (18/8/2021)

SUMBAWA- Puluhan perusahaan, diundang oleh Kejari Sumbawa mulai Rabu (18/8) pagi. Undangan ini dilakukan, terkait tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari masing-masing perusahaan tersebut.

Kasi Datun Kejari Sumbawa, Arin P. Quarta, SH mengatakan, pihaknya melayangkan undangan terhadap 63 perusahaan. Para perusahaan ini merupakan perusahaan skala kecil, menengah dan besar. Para perusahaan ini diundang untuk melakukan negosiasi. Terkait pembayaran tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Sebab BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki kewenangan terkait penertiban kepatuhan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan melakukan MoU dengan Kejari Sumbawa. Untuk melakukan penagihan dalam hal pemulihan keuangan negara. “Adapun jumlah tunggakannya bervariasi. Mulai dari Rp 400 ribu hingga Rp 140 juta,” ujar Arin, saat ditemui di ruang kerjanya.

Para perusahaan diundang secara maraton. Mulai Rabu (18/8) hingga Kamis (26/8) pekan depan. Dalam hal ini, perhari pihaknya mengundang sekitar 15 perusahaan untuk diklarifikasi. Terkait alasan tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan mereka masing-masing.

kehilangan

Arin mengungkapkan, hasil klarifikasi sementara, ada yang menunggak mulai dari enam sampai delapan bulan. Alasan mereka menunggak karena pandemi COVID-19. Sehingga banyak usaha mereka yang tidak berjalan.

Karena itu, pihaknya menengahi terkait iuran pembayaran tunggakan tersebut. Kemudian disepakati metode pembayarannya dilakukan dengan cara menyicil. Karena jika dilakukan secara langsung, perusahaan mengaku sangat berat. Karena banyak perusahaan tersebut yang mengurangi besaran gaji pegawai akibat pandemi ini. Para perusahaan ini juga sudah mulai menyicil pembayaran tunggakannya. Ada juga yang meminta waktu untuk mulai menyicil pembayarannya.

“Untuk besaran cicilan masing-masing perusahaan itu bervariasi. Jumlahnya juga tidak dipatok. Jangan sampai pemerintah membuat masyarakat seperti tercekik. Disitulah kami berfungsi untuk memberikan win win solution. Juga agar BPJS Ketenagakerjaan mengetahui kendala yang dihadapi para perusahaan itu,” pungkasnya. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.