Cafe Resmi Disegel, Asosiasi Minta Pemda Bersikap Adil

oleh -27 Dilihat

Pertemuan antara Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah beserta rombongan dengan Asosiasi Pengusaha Cafe di Sampar Maras

 

Beritasumbawa.com (4/8/2021)

SUMBAWA- Pemda Sumbawa, resmi menyegel cafe di kawasan Sampar Maras, Rabu (4/8) pagi. Penyegelan ini dilakukan dalam operasi besar-besaran yang dilakukan oleh Pemda Sumbawa. Atas hal ini, Asosiasi Pengusaha Cafe di Sampar Maras meminta agar pemerintah bersikap adil.

Operasi ini dipimpin langsung Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah. Didampingi Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq beserta pimpinan DPRD Sumbawa lainnya, Drs. Mohamad Ansori dan Nanang Nasiruddin S.AP. Hadir pula Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri MM, Kasat Pol PP, H. Sahabuddin S.Sos., M.Si, serta pejabat yang mewakili Kapolres dan Dandim 1607 Sumbawa.

Penutupan ditandai dengan penyegelan dan pemasangan surat pemberitahuan oleh Bupati dan Ketua DPRD Sumbawa di sejumlah café wilayah Sampar Maras. Di hadapan ketua asosiasi dan para pekerja café di Sampar Maras, bupati menegaskan tidak boleh lagi ada aktifitas di café atau karaoke. “Jangan lagi ada aktivitas,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq. Beroperasinya café ini menurut Rafiq, sudah dilarang oleh pemerintah daerah sejak beberapa bulan yang lalu. Namun belakangan, café di Sampar Maras ini kembali beraktivitas.

kehilangan

Karenanya pemerintah perlu mengeluarkan peringatan tegas untuk tidak lagi beroperasi. Pemerintah sebenarnya sangat fleksibel. Jika aktivitasnya sesuai peruntukan dan mengantongi izin tentunya sesuai dengan tata ruang yang ada, dipersilahkan untuk beroperasi. “Sejauh ini aktivitas café ini belum mengantongi izin,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Sekda Sumbaws, Drs. H. Hasan Basri MM menambahkan, bahwa tindakan penutupan aktivitas café ini merupakan aturan hukum yang harus ditegakkan. Di samping aspirasi seluruh masyarakat. Surat peringatan yang sejak lama telah dikeluarkan Pemda Sumbawa untuk menutup aktivitas café di Sampar Maras, tetap berlaku. Karena itu kehadiran Pemda yang diback-up TNI-Polri, untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas di café tersebut.

Ditempat yang sama Kasatpol PP Sumbawa, H. Sahabuddin. S.Sos., M.Si, mengaku siap mengamankan instruksi dan pemberitahuan Bupati Sumbawa. Pihaknya bersama tim gabungan akan memantau dan mengawasi keberadaan cafe di Samapar Maras. Dimana diberikan waktu sampai tanggal 11 Agustus 2021 untuk mengosongkan semua barang yang ada dalam bangunan Cafe tersebut. Apabila sampai tanggal tersebut tidak ada tindakan, maka pihaknya bersama tim gabungan akan mengeluarkannya.

“Kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait serti Dinas PUPR, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan OPD terkait lainnya. Yang Penting Setelah dikeluarkan surat pemberitahuan ini, setiap malam tim gabungan akan memantau kawasan Sampar Maras,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Humas Asosiasi Café Sampar Maras, Sandi mengaku memahami kehadiran bupati untuk menutup aktivitas dan mata pencaharian mereka. Namun perlu dipikirkan dampak dari penutupan itu, karena pengangguran akan bertambah. “Hidup kami dari aktivitas ini. Kalau ditutup, kami tidak bisa makan. Karena kami juga butuh hidup. Silakan tutup, asalkan pemerintah dapat memberikan solusi dengan menyediakan lapangan pekerjaan buat kami,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Café, Azis mengatakan, bahwa pemerintah daerah harus bersikap adil. Ketika café dan karaoke di Sampar Maras ditutup, harusnya café di tempat lain termasuk yang ada di dalam kota juga ditutup. “Sejak keluar surat edaran beberapa bulan yang lalu, kami tidak lagi beroperasi. Karyawan kami menganggur dan kami tidak bisa makan,” protesnya.

Sevara terpisah, Kepala Desa Labuhan Badas, Usman mengatakan, bahwa pihaknya tidak memberikan izin atas usaha karaoke yang ada di Sampar Maras. Beberapa waktu yang lalu pihaknya menolak memberikan izin kepada pengusaha yang datang. Alasannya, karena nudharatnya lebih besar daripada manfaatnya.

Terkait dampak ekonomi warga setempat, menurutnya tidak berpengaruh. Karena hanya satu persen saja yang menjadi pelaku ekonomi di Sampar Maras. Selebihnya merupakan warga dari luar Badas. “Selama seperti ini aktivitasnya yang meresahkan masyarakat, kami berharap ditutup,” pintanya.

Sementara itu, Kordinator Litbang Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Kabupaten Sumbawa, Abdul Ma’ruf Rahmat, SP, mendukung dan mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, wisata dan hiburan tidak mesti dengan kegiatan yang membawa mudharat bagi pribadi, keluarga dan masyarakat. banyak pilihan wisata di Kabupaten Sumbawa seperti kulinernya yang sangat nikmat, pemandangan alam yang indah dan tradisi adat budaya yang mengandung nilai-nilai keadaban dan sejarah.

Menurutnya, kawasan pertanian Sampar Maras perlu dikembalikan peruntukannya. Bila tetap ingin berusaha maka penggunaan ruang disesuaikan dengan desainnya. “Daerah telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang wilayah perkotaan Samawa Rea. Kecamatan Badas masuk dalam penataan RDTR tersebut dan Masyarakat bisa mengacu pada dokumen Perda tersebut,” pungkasnya. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.