Terdakwa Fikri Hanya Diputus Setahun

oleh -85 Dilihat

Sidang pembacaan putusan kasus penyimpangan pembangunan KUA Labangka dengan terdakwa H. Muhammad Fikri di PN Tipikor Mataram

 

 

Beritasumbawa.com (8/6/2021)

MATARAM- Persidangan kasus penyimpangan pembanguMn KUA Labangka, dengan terdakwa H. Muhammad Fikri memasuki tahap pembacaan putusan. Dalam hal ini, terdakwa diputus oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama setahun.

Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Mataram, Senin (7/6) malam. Sidang tersebut, dipimpin oleh Catur Bayu Sulistyo, SH. Beranggotakan Mahyuddin Igo, SH., dan Abadi., SH.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan. Mengingat, saat itu terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam proyek tersebut.

kehilangan

Selain divonis satu tahun penjara, terdakwa juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 50 juta. Subsidair dua bulan kurungan.

Atas putusan itu, terdakwa langsung menyatakan menerima. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan pikir-pikir.

Dalam persidangan sebelumnya, JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun. Terdakwa juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 50 juta.

Sebelumya diberitakan, pembangunan KUA Labangka diduga bermasalah. Indikasinya, pembangunan yang dilakukan 2018 lalu itu tidak sesuai spesifikasi. Sebab, menurut ahli bangunan, beton yang digunakan dalam bangunan dua lantai itu tidak memenuhi standar. Menurut ketentuan, standar kekuatan beton untuk bangunan dua lantai adalah 225 K. Namun, kekuatan beton bangunan KUA tersebut hanya 125 K.

Bangunannya memang dinyatakan sudah selesai. Namun, menurut informasi sampai saat ini belum diserahterimakan. Selain itu, pembangunannya hanya diduga sebesar 41 persen. Namun, dananya sudah dicairkan sebesar 100 persen. Saat ini, pihak Kejaksaan telah menetapkan seorang tersangka, Johan Satria. Yang bersangkutan merupakan wakil direktur pemenang tender proyek senilai Rp 1,2 miliar itu. Berdasarkan hasil perhitungan BPKP, kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 1,036 miliar.

Setelah sempat buron beberapa lama, akhirnya Johan berhasil ditangkap. Johan ditangkap oleh Tim Kejari Sumbawa yang diback up oleh Satuan Reskrim Polres KSB. Johan ditangkap saat bersembunyi di rumah temannya di Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, KSB. Setelah itu, kejaksaan kembali menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Yakni PPK proyek tersebut, Muhammad Firdaus. Saat ini, dua tersangka itu sudah memasuki tahap persidangan dan sudah divonis. Saat ini, kedua terdakwa masih melakukan proses kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Setelah dilakukan pengembangan, kejaksaan kembali menetapkan satu orang tersangka, H. Muhammad Fikri. Yang bersangkutan merupakan pejabat di Kantor Kemenag Sumbawa. Saat itu, yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM). (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.