Pansus Covid Mulai Bekerja, Kantongi Jumlah Penggunaan Dana

oleh -24 Dilihat

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Sumbawa, Syamsul Fikri

 

 

 

Beritasumbawa.com (6/6/2021)

SUMBAWA- Setelah resmi terbentuk, Pansus Covid-19 DPRD Sumbawa langsung bekerja. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan audiensi dengan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sumbawa. Berdasarkan pertemuan tersebut, pansus mengantongi jumlah penggunaan dana penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa.

Ketua Pansus, Syamsul Fikri mengatakan, setelah terbentuk, pansus sudah mendapatkan progres. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengundang DPKAD Sumbawa. Dalam pertemuan itu, kepala badan langsung mempresentasikan penggunaan anggaran tersebut. “Termasuk penggunaan anggaran pada 2020. Yang tidak perlu saya sebutkan anggarannya. Alhamdulillah, jumlahnya cukup besar penggunaan anggarannya,” ujar Fikri.

kehilangan

Setelah direfocusing, anggaran tersebut didistribusikan ke sejumlah OPD. Seperti ke Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial. Penggunaan anggaran itu digunakan untuk tiga item. Seperti pemberdayaan ekonomi kerakyatan, terkait alat kesehatan dan dana operasional lainnya.

Fikri mengungkapkan, berdasarkan pertemuan itu, dana refocusing tersebut tidak sepeserpun dikucurkan bagi RSUD Sumbawa. Awalnya, pihaknya berfikir bahwa dana tersebut juga disalurkan ke RSUD. Namun kenyataannya tidak sama sekali. Namun, menurut informasi, dalam penanganan pasien, RSUD mengklaim dana ke pihak BPJS. Untuk penanganan pasien covid, dananya diklaim langsung ke Kementerian Kesehatan.

Rencananya, Senin (7/5) pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid Kecamatan dan Desa. Kedepannya, semua pihak terkait akan diundang. Terutama Satgas Penanganan Covid Kabupaten. Pihaknya ingin membuka tabir penggunaan dana Covid ini. Karena hampir semua pihak terdampak.

Sementara ini, pihaknya belum mengetahui apakah ada penyimpangan dalam penggunaan dana Covid. Hal itu akan terlihat nanti setelah semua pihak terkait dipanggil guna memberikan keterangan.

Apakah penggunaan dana pansus itu sudah sesuai peruntukannya, sementara ini, hasil penelusuran pansus belum mengarah ke sana. Sebab, data yang dipegang oleh pansus masih bersifat umum. Apakah ada terjadi sumbatan dalam penyaluran dananya, akan ketahuan setelah semua pihak terkait memberikan keterangan. “Sumbatan ini akan terlihat setelah kami mengundang beberapa pihak. Pansus juga akan turun ke lapangan untuk melakukan investigasi. Sebab DPR memiliki fungsi pengawasan,” imbuh politisi Demokrat ini.

Fikri menegaskan, tidak ada satupun anggota pansus yang “masuk angin”. Pihaknya yakin bahwa pansus akan bekerja semaksimal mungkin. Karena ini merupakan persoalan kredibilitas lembaga. “Apabila ada yang mengatakan DPRD gampang “masuk angin”, itu hanya asumsi,” pungkasnya. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.