Kawan Seruduk Gubernuran, Tuntut Kasus Nurhadi Diusut

oleh -19 Dilihat

MATARAM- Puluhan wartawan yang tergabung dalam Koalisi Wartawan (Kawan), mendatangi Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (5/4) pagi. Mereka melakukan aksi solidaritas, terkait tindak kekerasan terhadap seorang wartawan, Nurhadi. Kawan menuntut, agar kasus tersebut diusut hingga tuntas.

Aksi itu diikuti oleh wartawan dari sejumlah organisasi. Seperti Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Aliansi Pers Mahasiswa. Aksi tersebut dikoordinir wartawan senior salah satu media di Mataram, Islamuddin.

Koordinator Aksi, Islamuddin saat menyampaikan orasinya
(Foto: Ahmad Subaidi)

Secara bergantian, para wartawan ini berorasi. Menrutu mereka, kekerasan yang dialami Nurhadi, jurnalis Tempo di Surabaya saat melakukan peliputan kembali menjadi catatan buruk bagi kemerdekaan pers di negara demokrasi seperti Indonesia. Terlebih tindak kekerasan itu diduga dilakukan oknum aparat keamanan yang harusnya melindungi jurnalis saat melakukan peliputan.

Nurhadi, saat itu tengah menjalankan tugas liputan, serangkaian proses investigasi. Terkait kasus suap pajak yang diduga melibatkan Angin Prayitno Aji. Yang bersangkutan merupakan Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Angin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak Februari lalu. Dia diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 50 miliar dari tiga perusahaan. Yakni, PT. Jhonlin Baratama, PT. Gunung Madu Plantations dan PT. Bank Pan Indonesia (Panin).

Nurhadi yang hendak mengkonfirmasi dugaan tersebut justru mengalami tindak kekerasan. Peristiwa itu terjadi saat Angin melangsungkan resepsi pernikahan anaknya di Gedung Graha Samudera Bumimoro (GSB) di kompleks Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal) Surabaya, Jawa Timur. Dugaan tindak kekerasan itu terjadi pada Sabtu 27 Maret 2021 malam.

Salah seorang massa aksi saat mengungkapkan ekspresinya dalam aksi solidaritas Kawan
(Foto: Ahmad Subaidi)

Nurhadi mengalami pemukulan, penyekapan, teror, dipaksa menerima uang hingga ancaman pembunuhan. Karena mengambil foto dalam acara itu. Tidak hanya itu, ponselnya yang berisi foto dan data-data penting diambil paksa terduga pelaku yang diduga oknum polisi.

kehilangan

Kasus itu menunjukkan, aparat kepolisian gagal melindungi kerja-kerja jurnalis. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua AJI Mataram, Sirtupilaili mengatakan, Kekerasan yang dialami Nurhadi menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis saat melakukan peliputan. Data AJI menunjukkan, pada 2020 terdapat 84 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Pelaku paling banyak adalah oknum polisi. Jumlah kasus ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 54 kasus. Bentuk kekerasan di antaranya intimidasi, kekerasan fisik, perusakan alat liputan, perampasan alat kerja hasil liputan, ancaman atau teror. Situasi ini tentu tidak baik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Selain melanggar Undang-Undang Pers, tindakan sekelompok oknum polisi terhadap Nurhadi merupakan perbuatan pidana dan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aparat penegak hukum tidak dibenarkan menggunakan kekerasan fisik terhadap orang lain. “Mereka dilatih untuk melindungi rakyat. Bukan memukuli orang yang belum bisa dibuktikan kesalahannya secara hukum,” ujarnya.

Perbuatan itu jela-jelas merupakan tindakan premanisme yang mencoreng nama instansi kepolisian. Untuk itu, para pelaku harus diberikan sanksi hukum pidana sesuai undang-undang. Tindakan premanisme oknum aparat keamanan itu juga tidak bisa dimaafkan. Semua oknum yang terlibat harus diberikan hukuman.

Karena itu, kami dari Koalisi Wartawan (Kawan) Mataram yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Mataram, Ikatan Jurnalis Televisi Indnesia (IJTI) NTB, Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) NTB dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB, dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mataram menyatakan sikap, mengutuk kekerasan yang dialami jurnalis Tempo, Nurhadi. Kekerasan terhdap jurnalis yang sedang menjalankan tugas atau siapa pun tidak bisa dibenarkan.

Pihaknya mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan dan ancaman pembunuhan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi. Pihaknya menuntut sikap profesionalisme kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam proses penyelidikan perkara tersebut. Sehingga siapa pun yang terbukti bersalah baik itu oknum polisi atau oknum TNI harus diproses secara hukum, sesuai ketentuan undang-undang.

Setelah melakukan aksi, massa kemudian membagikan masker kepada para pengguna jalan. (bs/mei)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.